ADMINISTRASI NEGARA

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara

          Administrasi Negara sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, asal mula Administrasi Negara yakni di Eropa dan Amerika Serikat. Administrasi negara akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisir. Dalam catatan sejarah peradaban manusia di Asia Selatan termasuk di Indonesia, Cina dan Mesir Kuno, dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan Administrasi Negara.

Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”, tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”. 

Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam “Pidato Pemakaman” Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti – bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 – 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka. Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri. 

            Administrasi Negara modern yang dikenal saat ini merupakan produk dari suatu masyarakat feodal yang tumbuh subur di negara-negara Eropa. Negara-negara di daratan Eropa yang semuanya dikuasai oleh kaum feodal, bangsawan dan kaum ningrat kerajaan berusaha untuk mengkokohkan pemerintahannya. Dengan semakin tumbuhnya perkembangan masyarakat, sentralisasi kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan monarki menimbulkan suatu kebutuhan untuk mendapatkan korps administrator yang cakap, penuh dedikasi, stabil, dan integritas. Korps administrator ini pada gilirannya nanti akan menjadi tenaga spesialis pada masing-masing bidang dan jabatan yang beraneka pada tataran pemerintahan nasional. Kebutuhan akan suatu sistem mulai dirasakan, yakni suatu sistem untuk menata sentralisasi kekuasaan dan pertanggungjawaban pemerintahan.

            Salah satu perwujudan kebutuhan suatu sistem penataan pemerintahan yang sistematis tersebut di Prusia dan Austri dikenal dengan sistem kameralisma (cameralism). Sistem ini dapat dikatakan sebagai awal mulanya administrasi negara. Kameralisame ini dirancang untuk mencapai efisiensi manajemen yang tersentralisasi dan paternalistik, yang ditandai oleh corak perekonomian yang merkantilistik. Gejala diperlukannya sistem penataan administrasi pemerintahan seperti di Prusia dan Austria tersebut, kemudian diperkuat di prancis sekitar abad ke-18 dengan usaha-usaha untuk mengembangkan teknologi dan enjinering

Walaupun unsur-unsur kameralisme dan teknologi Prancis telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap administrasi negara di berbagai negara Eropa pada waktu itu. Akan tetapi, esensi dari unsur-unsur tersebut tampaknya mulaimemudar ketika terjadi Revolusi Prancis dan juga ketika zaman Napoleon. Titik berat perhatian mulai beralih diberikan kepada hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Sistem perekonomian laisezz-faire mulai dimanjakan. Kondifikasi hukum dan perkembangan-perkembangan di bidang lain yang memimpin kearah terciptanya suatu kemerdekaan untuk berbeda pendapat dalam negara danadministrasi mulai mewarnai admnistrasi pemerintahan waktu itu. Esensi ini pada kemudian hari menimbulkan suatu rasa kewajiban dan loyalitas kepada negara melalui suatu usaha penafsiran dan aplikasi hukum yang adil (fair-handed), dan kebutuhan untuk menetapkan keabsahan dalam mengungkapkan keinginan-keinginan kepada pemerintah. Suatu ungkapan pendapat yang menyarankan agar pejabat-pejabat tinggi yang permanen (senior permanent officer) seharusnua dididik  terlebih dahuli di bidang hukum, merupakan suatu kenyataan atas esensi tersebut. 

Timbullah waktu itu suatu ungkapan yang menyatakan sebgaia berikut:

“Negara adalah berkuasa, sentralisasi dan abasi (durable), Adapun birokrasi yang berorientasi legalistik haruslah mengabdikan kepada fungsi yang menjamin adanya stabilitas yang langgeng dan mampu menyatakan untuk melindungi keinginan-keinginannya”

            Pandangan yang legalistik dari sistem negara dan birokrasinya ini terdapat pada hampir sebagian besar negara-negara Eropa Barat, dan dalam kadar derajatnya yang lebih kecil terdapat pula pada negara-negara Eropa Timur demikian pula pada negara-negara baru bekas jajahan dari negara-negara Eropa tersebut.

            Inggris Raya dan Amerika Serikat pada gilirannya mengembangkan sistem administrasi negaranya yang sangat berbeda satu sama lain dengan sistem di daratan Eropa tersebut. Kedua negara ini tidak maumengadopsi pandangan mistik Eropa mengenai negara dan meninggalkan tradisi kodifikasi tata hukumnya. Inggris telah lama mempercayakan tanggungjawab administrasi pemerintahannya pada cara perwakilan dari para bangsawan dan orang-orang yang berpindidikan tinggi. Sampai dengan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagian besar kaum bangsawan berasal dari tuan tanah di pedesaan (rural-estate). Baru pada waktu diadakan perombakan pegawai-pegawai pemerintahan di abad ke-19, maka kemudian hampir sebagian besar administrator berasal dari kaum pedagang (mercantile) dan klas-klas usahawan di kota-kota. Selanjutnya pada akhir abad ke-19, mereka telah mulai menerapkan proses seleksi yang berlandaskan pada ujian yang bersifat kompetitif yang keras darilulusan-lulusan universitas, terutama dai Oxford dan Cambridge. 

            Dalam ujian-ujian ini diajukanbeberapa materi di antaranya hukum administrasi seperti yang terjadi di daratan Eropa, dan spesialisasi-spesialisasi lainnya yang bertalian secara langsung dengan administrasi negara yang masih terpusat pada sifat-sifat klasik dan kemanusiaan. Cara rekruitment untuk memasuki dinas-dinas administrasi pemerintahan di Inggris ini masih berlangsung dengan perubahan disana-sini, sampai akhir tahun 1060-an. Sistem ini dirancang untuk memperoleh administrator-administrator yang generalis, cerdas dan mempunyai prespektif profesional. Mereka mempelajari administrasi dan segala kegiatan untuk mengadministrasikan pekerjaan.

            Administrasi telah lebih banyak dipelajari sebagai suatu hal yang bisa meberikan pelayanan terhadap pemberian saran dan kebijaksanaan kepada menteri, dan sedikti dopelajari sebagai proses manajemen ke dalam (internal management) dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara lainnya. Pada umumnya administrasi negara di Inggris lebih bersifat sentralisasi dengan sistem pengawasan yang terpusatkan dalam Departemen Keuangan.

            Administrasi negara di negara-negara jajahan di Amerika, baik dalam pemerintahan negara bagian, maupun pemerintahan nasional mulai dengan suatu model yang dikembangkan dari negara induknya. Administrasi dilakukan oleh para bangsawan yang berada di Selatan dan dijalankan oleh para bangsawan pedagang dan industriwan di daerah Utara. Administrasi tidak dipahami sebagai suat jenis aktivitas atau jabatan yangberbeda dan dapat dipisahkan, dan istilah ini tidak digunakan atau dicantumkan dalam konstitusi Amerika

            Ada tiga struktur dasar yang membedakan dengan sistem administrasi di Inggris. Pertama, sistem federal dari khususnya sistem kekuasaan yang terbatas pada pemerintahan nasional. Kedua, pemisahan kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif di tingkat pemerintahan nasional, negara bagian dan tingkat kota. Ketiga, besarnya rasa takut dan tidak percaya atas memusatnya kekuasaan eksekutif.perasaan ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab Revolusi Amerika.

Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara. 

Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.

Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama. 

Aspek Ilmu Administrasi Negara

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Negara Dalam penerapannya, Administrasi Negara yang ada di setiap negara tidaklah selalu sama karena ada berbagai aspek yang mempengaruhi administrasi Negara. Aspek-aspek tersebut meliputi; Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Institusi.

A.      Aspek Politik

Aspek Politik adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi administrasi pembangunan di suatu negara. Pendekatan administrsi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik. Hubungan itu dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah Filosofi/falsafah politik, Komitmen elite politik, Stabilitas politik, Pembangunan bangsa (nation building) Politik internasionalØ

B.      Aspek Ekonomi

Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Adapun hal-hal dalam Aspek ekonomi yang saling mempengaruhi dengan administrasi pembangunan meliputi; Pertumbuhan ekonomi - Stabilitas ekonomi Peran Pemerintah - Peran Birokrasi

C.     Aspek Sosial Budaya

Berbagai aspek sosial budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Seperti juga aspek kehidupan yang lain, proses pembangunan terjadi karena saling menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsespsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu proses emansipasi diri dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan. Secara sederhana, Aspek social-budaya meliputi tiga hal, yakni : Sikap - Nilai - Budaya

D.     Aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan fisik

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikan kebijaksanaan negara atau pemerintah memberi perhatian terhadap prospek masa depan, berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. Perumusan kebijakan dengan demikian didasarkan juga atas sumbangan dari disiplin ilmu. administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan. Tetapi dalam menghubungkan segala sesuatu itu perlu diberikan perhatian kepada efek-efek negatif dalam pelaksanaan dan pengolahannya. Demikian pula kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

E.      Aspek Institusi

Aspek institusionil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang diuraikan di atas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi ekonomi, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi di dalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi masyarakat yang lama. Pengembangan institusi merupakan bagian dari proses pengembangan sosial yang lebih luas. Proses itu bukan saja akan terbina atau terhapusnya suatu institusi, tetapi jika sering terjadi perubahan dari pada unsur institusi misalnya saja di bidang institusi keluarga besar menjadi keluarga inti. Ekonomi uang sebagai suatu institusi juga bertambah meluas, sehingga ekonomi serba dua menjadi masa lampau.

kerja  Administrasi Negara

hal-hal apa saja yang diajarkan dalam administrasi negara, berikut :

·         Sistem Administrasi Negara

·         Pemerintahan Daerah

·         Birokrasi Dan Demokrasi

·         Keuangan Negara

·         Ekonomi Politik

·         Akuntabilitas Publik Dan Pengawasan

·         Keuangan Daerah

·         Manajemen Pelayanan Umum

·         Administrasi Pembangunan

·         Manajemen Perkotaan

·         Administrasi Lingkungan

·         Kebijakan Public

·         Hukum Administrasi Negara

·         Administrasi Kepegawaian Negara

·         Kepemimpinan

·         E-Government

·         Perencanaan Dan Manajemen Stratejik Dalam Sektor Publik

MAKNA DAN PERANAN ADMINISTRASI NEGARA

            Pentingnya studi administrasi negara di kaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tidak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik telah dicakup dalam pengertian administrasi negara, khusus nya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.

            Administrasi negara merupakan motor penggerak pembangunan yang membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi, disamping memberikan keterampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana cara mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan.

            Peranan administrasi negara makin dibutuhkan dalam dunia globalisasi yang sangat menekan kan prinsip persaingan bebas. Secara politis peranan administrasi negara adalah memelihara stabilitas negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuham politik. Secara ekonomi peranan administrasi negara adlah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

Administrasi negara juga meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban  terhadap masalah-masalah masyarakat yang memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah diluar intervensi-intervensi sosial dan pihak swasta.

 PROSPEK ADMINISTRASI NEGARA KEDEPAN

Karena seiring dengan maraknya kebijakan – kebijakan yang tidak sesuai keinginan rakyat, pada masa ini dan kedepannya dibutuhkan administrator-administrator ulung atau tenaga ahli yang tahu benar bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi di negara kita, tebukti dengan sistem pelayanan publik yang kurang memuaskan terkesan lamban, rumit, kita sebagai mahasiswa administrasi negara tahu benar apa saja langkah yang harus di tempuh untuk memperbaiki sistem ini.

           

      Beberapa prospek administrasi negara kedepan :

1. Menjadi analis atau peneliti di lembaga dan instansi pemerintah/swasta. 
2. Menjadi perencana pembangunan di instansi pemerintah pusat (BAPPENAS), pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA), dan perusahan-perusahan negara BUMN) dan intansi lainya. 
3. Menjadi pemimpin atau manajer di instansi pemerintah seperti dalam bidang kepegawaian, logistik, perkantoran, sistem informasi, manajemen humas, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (Persero, Perum, Perjan), Pengawasan (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah). Dosen/staf pengajar bidang Administrasi Negara dan Pemerintahan. 
4. PTN/PTS atau pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ( pusdiklat). 
5. Tidak selalu pada dunia birokrasi (PNS/sipil-Polri/TNI), tapi juga bagi perusahaan-perusahaan yang secara umum ada kaitannya dengan publik/masyarakat, khususnya yang ada program community development (pengembangan masyarakat). Secara umum, seluruh instansi pemerintah mewmerlukan, terutama instansi bertipe pelayanan/politik, seperti Depdagri, Depsos, BPN - RI, dll.

B

Administrasi Negara Sebagai Staf Pemerintah

Berikut kami akan menjelaskan dan mengkaitkan-kaitkan ilmu atau mata kuliah yang kita pelajari di program studi administrai negara dengan tugas-tugas , fungsi maupun wewenang ruang lingkup kerja yang ada. Kami hanya mengurai beberapa ruang lingkup kerja yang penting di negeri ini , namun sebenarnya ruang lingkup kerja bagi sarjana administrai negara sangatlah luas.

• Sarjana Administrasi Negara di BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

• Sarjana Administrasi Negara sebagai Diplomat

Adapun tugas-tugas diplomat adalah sebagai berikut :

• Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan       manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
• Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyrakat adil dan makmur.
• Menciptakan pesahabatan yang baik antar negara dalam mewujudkan pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.
• Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.
• Mengadakan perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.
• Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. 
•  Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, paspor, dsb.

Didalam administrasi negara kita mempelajari tentang ilmu politik, dan organisasi/administrasi internasional itu adalah mata kuliah yang secara langsung berkaitan penerapanya dengan  pekerjaan diplomat atau yang bekerja di departemen luar negeri. Melalaui ilmu politik kita dapat belajar mengenai perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya, selain itu dengan ilmu organisasi dan administasi internasional kita dapat mengetahui cara  atau tata kerja mengurus kepentingan negara di negara lain dan bertindak sebagai pencatatan sipil dan paspor.

• Sarjana Administrasi Negara di DEPDAGRI

Tugas & Fungsi DEPDAGRI.

Berikut beberapa fungsi Departemen Dalam Negeri

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah 
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen 
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah 
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Administrasi negara mempelajari tentang isu dan kebijakan otonomi daerah, administrasi pemerintahan daerah dan nagari , pengembangan organisasi dan birokrasi, manajemen perkotaan, birokrasi dan pengembangan organisasi , analisis kebijakan publik, analisis dampak sosial dan lingkungan, pengantar metodologi penelitian sosial. Beberapa ilmu diatas adlah ilmu yang berkaitan langsung dengan praktek kerja di dalam Depdagri.

• Sarjana Administrasi Negara di DEPSOS

Tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut :

·         Bertanggung jawab terhadap fakir-miskin dan anak terlantar.

·         Pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat

·         Peberdayaan komunitas adat terpencil

·         Pemberian bantuan pelayanan atau kerhjasama lain ; pengadaan prasarana dan sarana.

Di program studi administrasi negara kita akan mempelajari tentang Administasri kependudukan, psikologi sosial, filsafat. Ilmu atau mata kuliah tersebut berkaitan dengan ruang lingkup kerja Depsos yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

• Sarjana Administrasi Negara di BAPPENAS

Fungsi BAPPENAS antara lain sebagai berikut:

1. penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 
2. pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 
3. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 
4. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 
5. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 
6. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; 
7. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum,ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Di dalam administrai negara kita akan mempelajari tentang perencanaan pembangunan, teori pembangunan, analisis dampak sosial dan lingkungan, pembangunan partisipatif, administrasi pembangunan, proses dan tehnik pengambilan keputusan dan problema pembangunan. Ini adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan BAPENNAS. Sangat banyak mata kuliah di adminstrai negara yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan negara . untuk itu diperlukan konsentrasi yang tinggi dalam mengikutu perkuliahan agar kita mengetahui benar bagaimana praktek kerja dalam BAPPENAS

.

• Sarjana Administrasi Negara sebagai Depkeu

            Tugas

· Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Fungsi 

·  Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;

·     Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan Negara

·     Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya

·     Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;

·   Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan   kekayaan negara kepada Presiden.

Mendengar tentang keunangan mungkin kita mengira bahwa DEPKEU adalah hanya bidang sarjana ekonomi khususnya ekonomi akuntansi saja yang dapat berkaitan ilmunya denagn praktek kerja, nyatanya sarjana adminstrasi negara mempunyai kemampuan khusus tentang itu yang tidak dimiliki oleh program studi lain, di administrasi negara kita akan mempelajari tentang administrasi keuangan negara , kebijakan moneter dan keuangan , ekonomi politik.

• Sarjana administrasi negara di DPR

Kewajiban-kewajiban DPR adalah sebagai berikut :

·         Mempertahankan, mengamalkan , dan mengamankan pancasila dan UUD 1945

·         Menjunjung tinggi dan melaksanakan serta konsekuen garis-garis besar haluan Negara

·         Bersama-sama pihak eksekutif menyusun anggaran dan pendapatan belanja

·         Memperhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat ,memajukan tingkat kehidupan rakyat.

Pancasila , sistem politik indonesia , kebijakan kependudukan, psikologi sosial, adiministrasi keuangan negara, kira-kira mata kuliah tersebut yang menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban DPR.

• Sarjana Administrasi Negara sebagai Presiden

Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden Indonesia antara lain:

·    Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

 

Fungsi Presiden antara lain adalah sebagai berikut :

·         Memimpin cabinet

·         Mengangkat, melantik dan Memberhentikan menteri

·         Mengawasi operasional pembangunan

·         Menerima mandat dari MPR

·         Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU

·         Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU

Di administrasi negara kita mempelajari tentang Proses dan tehnik pengambilan keputusan hal itu sangat penting diketahui dan dikuasai oleh kepala negara seperti Presiden , karakter seorang presiden dalam menentukan keputusan harus tepat. Selain itui juga kepemimpinan dan organisasi publik dan kebijakan publik  juga ada di program studi ini , itu berguna untuk menetapkan peraturan pemerintah.

AHLI ADMINISTRASI NEGARA

Ilmu Administrasi mempunyai fokus kajian yaitu sebagai pusat perhatian prosesadministrasi dan sebagai tempat praktek yaitu lembaga pemerintahan. Namun hal ini berubahsetelah mengalami pergeseran dari Ilmu Administrasi Negara menjadi Manajemen danKebijakan Publik. Perubahan dari Administrasi Negara menjadi Administrasi Publik,kemudian dari Administrasi Publik menjadi Manajemen dan Kebijakan Publik, memilikipengaruh yang signifikan dalam ontologi pengkajian ilmu ini.

Tiga (3) pendekatan dalam mempelajari Ilmu Administrasi Negara yaitu:

•   Constitutional-legal-historical approach

(Pendekatan berdasar kepada sejarah hukumkonstitusi). Pendekatan ini didasarkan atas suatu kerangka kerja tentang hak- hak dankewajiban- kewajiban pemerintah yang ditetapkan Undang- Undang Dasar (konstitusi)atau ditentukan terlebih dahulu oleh pemikiran- pemikiran atau keputusan- keputusanberdasar kepada hukum yang ada. Tetapi, tipe studi seperti ini saat ini dianggapmenunjukkan gambaran yang sempit terhadap Ilmu Administrasi Negara.

•   Structural descriptive approach

(Pendekatan berdasarkan kepada penguraian struktur).Pendekatan ini hanya menekankan kepada struktur organisasi teknik kepegawaian negeridan administrasi keuangan. Pendekatan ini cenderung memberikan hal- hal yang bergunabagi administrasi daripada memberikan gambaran tentang administrasi.

•   Socio-Psychological-approach

(Pendekatan berdasar kepada psychology sosial).Pendekatan ini menekankan kepada pentingnya suatu perasaan, sehingga memberikangambaran yang tepat bagaimana seharusnya berbuat. Pendekatan ini meyakini bahwadalam proses administrasi ada ketertiban dan ketetapan (consistency) atau sekurang-kurangnya hubungan manusia itu merupakan pusat dari kegiatan administrasi.Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, didapatkan bahwa terjadi pergeseran carapandang. Dimulai dari pendekatan yang pertama yaitu pendekatan berdasar kepada sejarahhukum konstitusi. Tekanan keilmuan ditekankan pada hukum yang membuat ilmu tersebuttunduk kepada konstitusi. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu Ilmu Administrasi Negara lebih memegang objektivisme daripada intersubjektivisme. memandang segala sesuatunya bersifat empirical.